Gubernur Gorontalo baru aja kepilih. Euforianya udah dimulai jauh sebelum pengumuman dari KPU, malah konvoinya dimulai pada hari pemilihan. Satu hal yang kocak dari pemilihan Gubernur kali ini adalah terjadinya dua kali konvoi dari dua kandidat yang berbeda. Penyebabnya apa lagi kalau bukan SMS hoax. Mungkin karena “Mama” udah kebanyakan pulsa, makannya “Mama” SMS-in semua orang buat ngasih tau pemenang versi KPU.
Sebenarnya saya pribadi gak mau jadi gubernur. Selain umur saya yang masih muda, saya juga bukan orang yang berlimpah harta. Bukankah syarat untuk menjadi Kepala Daerah di Indonesia adalah TUA atau KAYA. Jika tidak memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, dapat dipastikan kita tidak akan menjadi Kepala Daerah. Jika suatu saat ada Kepala Daerah yang MUDA atau MISKIN, maka kita harus mendatangi halaman kantor-kantor pemerintah dan melihat ke atas, mungkin bendera yang berkibar bukan lagi MERAH PUTIH.
Berhubung saya tidak akan mungkin jadi gubernur (not now at least), maka saya hanya akan memberikan masukan buat gubernur yang terpilih. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Gubernur Gorontalo adalah menahan diri. Menahan diri dari mengutak-atik susunan kabinet atas dasar balas jasa dan balas dendam. Lucunya di negeri ini (meminjam istilah Bona Paputungan), kita gak harus pintar dan cakap untuk menjadi pejabat seperti yang tertulis pada Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan. Yang harus kita lakukan hanyalah memeriksa silsilah keluarga, kali aja nyambung dengan pucuk pimpinan, atau mempersiapkan sajak puji-pujian untuk pucuk pimpinan yang dikenal dengan istilah “koprol”. Berhubung hal yang pertama tidak dapat kita usahakan karena berhubungan dengan takdir, maka satu-satunya yang tersisa adalah KOPROL.
Parahnya semua Kepala Daerah di Indonesia memiliki 1 program yang sama untuk semester pertama pemerintahannya, yaitu utak-atik kabinet. Kalau diibaratkan, mereka lebih memilih orang yang buta huruf untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan asalkan masih ada hubungan keluarga daripada memilih seorang Profesor tapi tidak ada hubungan sama sekali. Memang benar, perintah dan ide kita akan lebih mudah diterima dan dikerjakan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita ketimbang orang lain, tapi profesionalitas harus lebih diutamakan. Lebih baik memilih musuh yang berkompeten di bidangnya daripada saudara sedarah tapi bodoh.
Setelah Menahan Diri, langkah selanjutnya adalah membina kembali hubungan dengan kepala daerah tingkat II, walikota dan bupati. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sering terjadi perseteruan antara gubernur dan walikota atau bupati. Hal ini sangat-sangat tidak baik untuk pembinaan masyarakat. Gimana bisa kita mengharapkan rakyat yang rukun sementara pemimpinnya saja selalu berseteru? Memang benar untuk mengharapkan ada yang mengalah adalah sesuatu yang mustahil. Yang pasti jika orientasi dari bos-bos ini hanya untuk jabatan, maka perseturuan itu tidak akan berakhir. Sebaliknya jika orientasinya untuk memimpin dan membina masyarakat, maka “mengalah” bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.
INFRASTRUKTUR. Kata ini paling sering dijanjikan dalam kampanye apapun, kepala daerah, legislatif, sampai presiden, tapi paling jarang terealisasi. Khusus Gorontalo, insfrastruktur kita masih jauh dari memadai. Di bidang transportasi, kita masih mempermasalahkan jatah pembangunan dan perbaikan jalan. “Ini jalan provinsi,” kata bupati/walikota. “Ini jalan kabupaten/kota,” kata gubernur. Sekali lagi, jika orientasinya adalah rakyat, maka saling melempar tanggung jawab ini tidak akan terjadi. Hal yang lumrah di negeri ini lagi adalah ketika berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab, maka kita akan saling melemparkan tanggung jawab. Tapi jika berbicara dana, maka kita akan saling berebut. “Ini adalah dana kabupaten/kota,” kata bupati/walikota. “Ini adalah dana provinsi,” kata gubernur. Padahal para Kepala Daerah ini, baik tingkat I maupun tingkat II, semuanya memiliki prinsip yang sama dalam pembangunan jalan, TAMBAL SULAM. Semakin cepat jalannya lubang, semakin baik, karena proyek perbaikan jalan semakin sering, ujung-ujungnya fee kepala daerah semakin banyak. Jadi, kalo prinspinya sama, kenapa harus saling melempar tanggung jawab? Kan pasti untung, Bos!
Infrastruktur lain yang masih butuh pembenahan adalah telekomunikasi. Provinsi Gorontalo yang sudah berusia 1 dasawarsa ini telekomunikasi selulernya baru dicover oleh beberapa operator seluler, dengan satu operator terbesar. Dari semua operator, tidak satupun yang memiliki sinyal yang lumayan kuat. Semuanya jauh di bawah lumayan. Telekomunikasi adalah salah satu pilar utama untuk memajukan suatu provinsi. Bayangkan berapa rupiah yang rugi karena putusnya hubungan telekomunikasi! Dalam hal ini Gubernur Gorontalo wajib memerintahkan operator seluler untuk meningkatkan layanannya terutama penyediaan sinyal yang handal. Jika operator tetap tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat, maka Gubernur Gorontalo sebaiknya mengundang investor seluler lain untuk ikut bersaing di Gorontalo.
Infrastruktur lain menurut saya yang masih butuh perhatian gubernur adalah listrik. Dalam beberapa tahun terakhir PLN sebagai pemegang hak monopoli penyedia listrik telah memperluas cakupannya dengan memonopoli caci maki masyarakat Gorontalo. Masyarakat yang selama ini tidak pernah dipuaskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mau menerima alasan dalam bentuk apapun. Yang mereka tahu adalah listrik jalan terus. Tugas Gubernur Gorontalo sebagai pelayan masyarakat adalah menyediakan listrik bagaimanapun caranya.
Terakhir yang penting menurut saya adalah BBM. Memasuki tahun 2012 ini, masyarakat Gorontalo masih dipusingkan dengan antrian BBM. Sekali lagi, berapa rupiah yang terbuang hanya karena harus menghabiskan beberapa jam untuk sekedar mengisi bensin? Lucunya lagi, bensin eceran bertebaran di mana-mana, bahkan di sekitar lokasi pom bensin. Aturan pelarangan pengisian jerigen tidak diindahkan oleh petugas pom bensin walaupun sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Maklum yang jaga Polisi Tidur. Belum lagi para penjual bensin eceran secara kreatif telah menemukan cara pemasokan bensin tanpa melalui jerigen, misalnya dengan menampung sementara bensin yang akan dijual pada tangki motor mereka. Aturan pembatasan BBM bersubsidi harus diiringi dengan aturan ‘Pelarangan BBM Eceran’.
Gubernur Gorontalo berkewajiban untuk menyediakan dan meningkatkan infrastruktur-infrastruktur tersebut bagaimanapun caranya. Bukankah Anda dipilih untuk menggunakan segala daya upaya dalam rangka pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat? Jika diibaratkan Masyarakat Gorontalo adalah majikan, maka Gubernur Gorontalo adalah budak. Bukankah masyarakat yang menggaji gubernurnya? Sehingga apapun harus dilakukan Gubernur Gorontalo untuk melayani dan menyenangkan Masyarakat Gorontalo. Dan satu lagi, yang sering dilakukan oleh Kepala Daerah pada umumnya adalah penggunaan jalan raya seenaknya. Mengapa wibawa Bung Karno masih tetap terjaga sampai saat ini? Karena beliau menghormati rakyatnya. Beliau selalu menyapa rakyatnya. Selama ini kita lihat para Kepala Daerah dengan angkuh dan serakahnya menggunakan jalan umum. Biasanya dilengkapi dengan mobil patwal lengkap dengan bunyi-bunyian yang sangat mengganggu. Kurang ajarnya lagi, masyarakat harus mengalah dan memberikan jalannya dipakai oleh Kepala Daerah ini. Lho, yang majikan siapa, yang budak siapa? Mending kalo kinerjanya sama cepatnya dengan mobilnya. Saya sangat mengharapkan Gubernur Gorontalo untuk tidak mempercepat mobilnya ketika melewati jalan rakyat. Lebih bagus lagi kalo kaca mobilnya terbuka sambil menyapa masyarakat. Jika itu yang dilakukan, saya pastikan wibawa Anda akan tetap terjaga sampai kapanpun. Bukankah ketika melewati Shiratal Mustaqim Anda tidak dijaga patwal? Jadi untuk apa kita arogan dalam menggunakan jalan di dunia, sementara kita tertatih-tatih ketika melewati Sirathal Mustaqim. Ingat, Gubernur Gorontalo tidak lebih hebat dan tidak lebih besar daripada Hitler, Mussolini, dan Khadafi. Dan di mana mereka sekarang? Mereka meninggalkan dunia ini tanpa membawa pasukannya apalagi hartanya.
